Maiyahan Mukadimah

Mukodimah : Sabda Juragan Ratu

#Miyahan #MSPNov 2018

Dalam alam pikiran masyarakat Jawa— terlebih Jawa Ortodoks— penyelenggaraan bernegara sumber hukum level kedua setelah kitab etik (kitab Nitipraja di era Mataram Islam, Kutaramanawa Dharmasastra era majapahit), penyelenggara pemerintahan berpegang pada juknis yang dikenal dengan ‘Sabda Pandita Ratu’.

Ada tiga objek dalam ungkapan tersebut, yaitu pertama ‘Sabda’, yang artinya kata, ucapan, pernyataan atau janji Agung dari sesuatu Dzat/entitas yang dianggap memiliki kekuatan dan wewenang  lebih besar di luar manusia itu sendiri.

Lantas terdapat pula kata ‘Pandita’, simbolisasi dari sosok yang sudah memilih langkah kejujuran, konsekuen menuhi janji dan tak pernah ingkar, tak pernah bohong dalam kehidupannya.
Dan Ratu, yang bisa diartikan adalah pemimpin dan memanaje banyak orang kepada tujuan tertentu.
Sehingga Sabda Pandita Ratu dijabarkan sebagai Sabda Tuhan yang diterima para pandita, dan kemudian diimplemntasikan sebagai tata kehidupan oleh Ratu atau pemimpin yang menekankan bahwa  segenap kata, perbuatan dan tindakan ‘ratu’ harus bisa dijadikan teladan sumber kearifan dan kebijaksaan rakyatnya.  Titah ataupun janji mereka selanjutnya seperti tinta hitam di atas kertas putih, yang membekas  ‘abadi’ baik dicatat oleh sejarah peradaban generasi selanjutnya maupun kepada entitas yang mereka sembah.

Sebegitu vitalnya Sabda pandita ratu,  dalam serat Raja Kapa Kapa disebutkan bahwa Ratu dalam penyelenggaraan kekuasaan memiliki 3 wahyu :
Wahyu Nubuwat (spiritual)
Wahyu Khukumat (legalitas)
Wahyu wilayat (kekuasaan wilayah).

Dari konsep wahyu tersebut, diharapkan di Tanah Jawa muncul pola kepemimpinan yang mengambarkan kedudukan ratu adalah  Umaro yang Meng-Ulama. Sosok yang secara fisik memiliki otoritas penuh di ruang kekuasaan, kekuatan manajerial serta pusat  keadilan, namun tetap bertapa secara kejiwaan dan akal. Dari sinilah kemudian hari lahir ungkapan ratu adil.

Bung Karno pernah berkata bahwa Revolusi Nasional dan Revolusi sosial tidak terjadi secara serempak. Kalau patokannya berangkat dari Sabdo Pandito Ratu, hari ini mungkin secara formal menggunakan pola demokrasi presidensiel sebagai anak tangga menuju Negara Republik  yang berdaulat secara politik, namun secara substansi Rakyat belumlah berdaulat untuk menuju psikologis Ratu sebagai hamangku bawono dalam suasana gemah ripah lohjinawi (baldatun toyibatun wa robbun ghofur).

Mengapa hal tersebut terjadi? Anggaplah sebagai pelencengan tujuab, ini bisa dilihat mulai dari era kolonial, datangnya Belanda sebagai kesatuan dagang melalui VOCnya menggeser pola kepatuhan nilai (feodal) dengan kapitalis (nilai uang melalui keuntungan). Perlahan konsep sabda pandito Ratu yang sudah menjadi struktur sosial digeser atas nama perdagangan. Menjadikan Ratu yang berkuasa adalah juragan tanah dan ijin dagang, maka disinilah kekuasaan bersanding dengan perdagangan, tanpa ada keseimbangan nilai spiritulitas dalam mengolah bangsa sebagai sebuah state. Teknis etika politikpun bukan lagi berpondasi kerubuhiyahan namun menjadi lebih menjadi seberapa keuntungan yang bisa diambil dari belanda atas pemakaian tanah didaerah kekuasaannya. Perlahan pola kepemimpinan didasari atas deal or no deal yang dikemudia hari berujung pada bentuk Sabdo Juragan Ratu, bahkan mungkin pola tersebut sampai sekarang tetap langgeng dengan wajah VOC – VOC gaya baru pasca runtuhnya pertarungan ideologi pasca PDII sampai 1990 an.

Efek dari itu adalah adalah berubahnya fundamental kebangsaan yang antara lain berupa disoreintasi arah, baik di dalam konstitusi maupun hal-hal teknis penyusun terselenggaranya kehidupan bernegara.
Perubahan itu perlu kita sadari, baik sebagai jamaah maiyah maupun jamaah indonesia dalam rangka nyicil  membantu indonesia membangun pola kebangsaan ke depan agar lebih jelas, taktis dan tidak gebyah uyah medetoksi tubuh kebangsaanya. Karena ditengah Iklim juragan,  Indonesia tidak bisa sembuh dan kembali prima sebagai sebuah kedaulatan politik hanya dengan mengandalkan satu dua orang. Perlu perubahan secara bersama-sama baik secara cepat maupun lambat.

Ibarat mobil, semahir apapun sopir kalau mesinnya ada kesalahan. Maka tidak akan ada perubahan mendasar. Maka supir harus mempunyai kesadaran bahwa mesinnya ada masalah.
Disamping kerapuhan teknis perlu kejelasan diri. Ibarat bus, apakah kita adalah bus  trayek atau bus pariwisata? Karena kalau jenis bus trayek maka siapapun penumpangnya tujuannya jelas, jalurnya jelas. Ia tidak bisa dirubah tujuannya oleh penumpangnya.

Tapi kalau busnya jenis wisata maka arah tujuannya ditentukan oleh penyewa bus. Dan jangan lupa bahwa di dalam bus wisata ada  agen yang mampu menunjuk dan menugaskan si anu menjadi sopir, si ini menjadi kenek, si itu menjadi guide wisata dsb, yang berarti agen menguasai seluruh perangkat dan modalnya untuk bikin apa saja semau mereka di bus itu.

Maiyah suluk pesisiran bulan november ini mencoba nggenahke, meraba dan meformulasi itu kepada jamaah MSP sebagai upaya bersama bagaimana kita ikut membangun kebangsaan indonesia kedepan ditengah keadaan format politik “Sabda Juragan Ratu”

Bagikan

About the author

Redaksi Suluk Pesisiran